Alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 dipertanyakan.
Berdasarkan kajian Indonesia Budget Center, alokasi dana pendidikan 2010 bukan 20 persen seperti yang diminta undang-undang.
"Terdapat kejanggalan pada alokasi anggaran melalui transfer ke daerah," kata peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta kemarin.
Kamis, 10 September 2009
Rabu, 09 September 2009
Meski Ada BOS, Siapa Bilang Sekolah Gratis?
KOMPAS.com - Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinaikkan dari Rp 254.000 menjadi Rp 400.000 untuk siswa SD/MI di kota dan Rp 397.000 untuk siswa di kabupaten, sejumlah orangtua siswa mengaku masih ditarik berbagai iuran yang belum tentu bermanfaat bagi siswa.
Adapun pemerintah daerah menyatakan, dana untuk pendidikan masih minim meski alokasi anggaran APBD sudah lebih dari 20 persen.
Adapun pemerintah daerah menyatakan, dana untuk pendidikan masih minim meski alokasi anggaran APBD sudah lebih dari 20 persen.
Sejumlah orangtua siswa, Senin (27/4), mengeluh dengan pengeluaran sekolah anak. Meski dikampanyekan sekolah gratis, ternyata masih ada berbagai pungutan yang disodorkan kepada orangtua siswa.
Selasa, 08 September 2009
ICW: Empat Kegagalan BOS Capai Tujuannya
JAKARTA, KOMPAS.com - Program Bantuan Operasional Sekolah muncul akibat adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak pada Maret 2005 sebesar Rp. 6,2 triliun.
Awalnya, Depdiknas mengusulkannya sebagai beasiswa bagi 9,6 juta peserta didik di semua jenjang sekolah.
Akan tetapi, dalam perkembangannya program BOS mengalami beberapa kali perubahan, terutama berkaitan dengan alokasi dana.
Awalnya, Depdiknas mengusulkannya sebagai beasiswa bagi 9,6 juta peserta didik di semua jenjang sekolah.
Akan tetapi, dalam perkembangannya program BOS mengalami beberapa kali perubahan, terutama berkaitan dengan alokasi dana.
5 Tahun Bekerja, Depdiknas Dinilai Gagal!
JAKARTA, KOMPAS.com — Dibandingkan tahun 2005, alokasi anggaran pendidikan wajib belajar Departemen Pendidikan Nasional meningkat tajam pada 2009, dari Rp 10,8 triliun menjadi Rp 31,6 triliun. Namun masalahnya, strategi Depdiknas untuk melakukan pemerataan dan perluasan akses masih belum jelas.
"Ada tiga indikator yang bisa kita lihat," kata Program Manager Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Selasa (8/9), dalam Presentasi Evaluasi Kinerja Depdiknas 2004-2009. Acara ini juga dihadiri oleh Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, Bambang Wisudo Direktur Eksekurif Sekolah Tanpa Batas, dan Jumono dari Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan.
Indikator tersebut adalah, pertama, dilihat dari strategi pembiayaan. Anggaran memang besar, tetapi jatah untuk program wajib belajar tersebut ternyata disebar ke semua direktorat.
"Contohnya, dari total alokasi Rp 31,6 triliun, anggaran 2009 yang dikelola direktorat manajemen pendidikan dasar dan menengah hanya dapat Rp 20,4 triliun. Sisanya disebar ke semua direktorat, termasuk ditjen, dikti, dan itjen," ungkapnya.
Indikator kedua adalah strategi program. Program yang paling diandalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pendidikan. Namun, alokasi ini jauh dari sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan faktual peserta didik yang diteliti oleh Depdiknas.
"BOS untuk SD Rp 400.000 per murid per tahun, padahal kebutuhannya Rp 1,8 juta per murid per tahun. Sedangkan SMP Rp 575.000 per murid per tahun dengan kebutuhan Rp 2,7 juta per murid per tahun," ujar Ade.
Ketiga adalah komodifikasi sekolah gratis. ICW bersama Koalisi Pendidikan menilai, program sekolah gratis tersebut gagal. Namun, menjelang Pemilu 2009 Depdiknas justru membuat iklan bahwa mereka berhasil melaksanakan program tersebut.
"Depdiknas sangat tidak sensitif terhadap kondisi sekolah dan warga karena iklan sekolah gratis Depdiknas malah menyulut konflik di sekolah, terutama antara guru dan orangtua murid," demikian Ade Irawan.
Sumber : kompas.com
"Ada tiga indikator yang bisa kita lihat," kata Program Manager Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di Jakarta, Selasa (8/9), dalam Presentasi Evaluasi Kinerja Depdiknas 2004-2009. Acara ini juga dihadiri oleh Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, Bambang Wisudo Direktur Eksekurif Sekolah Tanpa Batas, dan Jumono dari Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan.
Indikator tersebut adalah, pertama, dilihat dari strategi pembiayaan. Anggaran memang besar, tetapi jatah untuk program wajib belajar tersebut ternyata disebar ke semua direktorat.
"Contohnya, dari total alokasi Rp 31,6 triliun, anggaran 2009 yang dikelola direktorat manajemen pendidikan dasar dan menengah hanya dapat Rp 20,4 triliun. Sisanya disebar ke semua direktorat, termasuk ditjen, dikti, dan itjen," ungkapnya.
Indikator kedua adalah strategi program. Program yang paling diandalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pendidikan. Namun, alokasi ini jauh dari sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan faktual peserta didik yang diteliti oleh Depdiknas.
"BOS untuk SD Rp 400.000 per murid per tahun, padahal kebutuhannya Rp 1,8 juta per murid per tahun. Sedangkan SMP Rp 575.000 per murid per tahun dengan kebutuhan Rp 2,7 juta per murid per tahun," ujar Ade.
Ketiga adalah komodifikasi sekolah gratis. ICW bersama Koalisi Pendidikan menilai, program sekolah gratis tersebut gagal. Namun, menjelang Pemilu 2009 Depdiknas justru membuat iklan bahwa mereka berhasil melaksanakan program tersebut.
"Depdiknas sangat tidak sensitif terhadap kondisi sekolah dan warga karena iklan sekolah gratis Depdiknas malah menyulut konflik di sekolah, terutama antara guru dan orangtua murid," demikian Ade Irawan.
Sumber : kompas.com
Langganan:
Komentar (Atom)
